Larangan Sewa Motor Bagi Turis, Menyebabkan Omset Pemilik Bisnis Sewa Motor Menurun
Baru baru ini pemerintah khususnya pemerintah provinsi Bali melarang adanya penyewaan motor bagi turis asing, hal tersebut diberlakukan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para turis asing. Banyak pelanggaran yang dilakukan seperti tidak taat lalu lintas, mengendarai motor secara ugal-ugalan, dan melakukan sewa dan rental motor secara ilegal.
Pemerintah melarang sewa motor bagi para turis
Dengan diberlakukannya ketetapan tersebut banyak para pemilik bisnis sewa atau rental motor di daerah Bali mengalami penurunan omset dikarenakan mayoritas customer mereka adalah para turis yang sedang berlibur. Ketetapan tersebut memang berlaku di daerah Bali, tetapi tidak menutup kemungkinan seluruh pemerintah daerah akan memberlakukan hal tersebut sehingga menyebabkan seluruh pemilik bisnis rental motor waspada terhadap penurunan omset apabila hal tersebut terjadi. Selain itu juga mempengaruhi sektor wisata di kota kota lain apabila hal tersebut diberlakukan di seluruh kota di Indonesia. Banyak warga Indonesia mendapatkan penghasilan tambahan melalui bisnis tersebut, sehingga akan menimbulkan banyak kontra apabila ketetapan tersebut diberlakukan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Tetapi tidak sedikit pemerintah setuju untuk tidak memberlakukan ketetapan tersebut dan menggantinya dengan memberikan solusi lainnya, salah satunya adalah pemerintah D.I Yogyakarta. Pemkab yogyakarta memikirkan solusi lain untuk hal tersebut sehingga tidak mengganggu jalannya bisnis masyarakat. Untuk saat ini solusi sementara yang dapat diberikan oleh pemkab Yogyakarta adalah dengan memberikan sanksi kepada turis yang melanggar sehingga tidak mengganggu bisnis masyarakat, karena hal tersebut bukan termasuk salah pemilik bisnis sehingga akan tidak adil jika pemilik bisnis juga terkena imbasnya.
Solusi yang diberikan pemkab Yogyakarta terkait isu tersebut
Solusi yang diberikan pemkab Yogyakarta antara lain :
- Memberikan sanksi berat kepada turis yang melanggar lalu lintas dan aturan dalam berkendara
Untuk semua para pengendara motor baik warga indonesia ataupun turis yang melanggar aturan akan langsung diberikan sanksi sesuai peraturan tertulis yang terdapat di negara ini tanpa terkecuali,
- Pemberlakukan tilang secara langsung tanpa terkecuali terhadap pelanggar
Apabila pihak berwajib mendapati pengendara motor melanggar aturan atau tertangkap cctv telah melakukan pelanggaran maka ada hak bagi pihak berwajib untuk melakukan tilang langsung kepada mereka dan memberikan sanksi selanjutnya agar dapat menimbulkan efek jera untuk pelanggar dan tidak mengulangi di hari lain.
Hal-hal tersebut mungkin akan memberi efek jera kepada para turis yang menyepelekan peraturan dan melanggar perturan seenaknya. Sehingga secara tidak langsung dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh warga lokal ataupun para turis yang sedang berwisata.
Dengan adanya hal tersebut sehingga tidak akan mengganggu berjalannya bisnis sewa atau rental motor masyarakat dan masyarakat tidak perlu khawatir lagi terhadap penurunan omset dan kerugian terhadap bisnis mereka. Disini tentunya semua akan merasa diuntuungkan dan adil. Dari sudut pandang turis mereka masih bisa menyewa motor dan masih bisa menikmati wisata dengan nyaman karna adanya jasa penyewaan motor, dan dari sudut pandang pemilik bisnis maka mereka tetap bisa menjalankan usaha dan tidak mengalami kerugian karena tidak semua turis atau customer mereka selalu melakukan pelanggaran yang dimaksud oleh pemerintah. Dan tidak akan menimbulkan banyak kontra dari berbagai pihak karena sudah diberikan solusi seadil mungkin bagi berbagai pihak terkait. Lalu menurut kalian apakah kebijakan pemkab yogyakarta tersebut sudah tepat? Atau malah perlu didiskusikan kembali?